Paradigma Dalam
Ilmu Administrasi Negara Konsep, Contoh Dan Kesimpulan
a. Paradigma Dalam Ilmu Administrasi Negara
Paradigma 1 : Dikhotomi
politik-administrasi (1900 - 1926)
Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi negara (1927 -
1937)
Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik
(1950 - 1970)
Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu
administrasi (1956 - 1970)
Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi
negara (1970 sampai sekarang).
b. Konsep, Contoh, Dan Kesimpulan Masing-Masing Paradigma
Paradigma 1 : Dikhotomi
politik-administrasi (1900 - 1926)
Waktu yang menandai periode Paradigma I adalah
dipublikasikannya buku yang di tulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D.
White. Di dalam buku Politics Administration (1900), Goodnow berpendapat
bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah. “politik” menurut Goodnow,
harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan
dengan tujuan negar. Sedangkan Administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan
kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Penekanan paradigma I adalah pada lokus(tempat) di
mana administrasi negara berada. Goodnow dan para pengikutnya berpendapat
administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan.
Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi
politik atau administrasi yang berbeda,dengan menghubungkannya dengan dikotomi
nilai atau fakta yang berhubungan. Segala sesuatu yang di pelajari oleh para ahli
administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi
keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedang studi pembuatan
kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik.
Paradigma 2 : Prinsip-prinsip
administrasi negara (1927-1937)
Selama fase, sebagaimana di gambarkan oleh paradigma
2, inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya. Para ahli administrasi
negara di terima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama
tahun 1930-an dan awal tahun 1940an, karena kemampuan manajerialnya. Lokus bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk
prinsip-prinsip administrasi bertambah luas.
Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip
administrasi dalam anagram singkat, POSDCORB. Yang merupakan ungkapan akhir prinsip-prinsip
administrasi. Anagram itu adalah kepanjangan dari : Planning, Organizing, Staffing,
Directing, Coordinating, Ordinating, Reporting, Budgeting. Itulah administrasi
negara pada 1937.
Masa Penuh Tantangan 1939-1947. Administrasi negara selalu menjalankan kekuasaan dan
berkuasa. Pelaksanaan kekuasaan adalah demi kepentingan rakyat (probonopublico),
membantu pemegang kekuasaan memerintah lebih efektif. Setiap orang memperoleh
keuntungan dari pemerintahan yang baik. Perhatian terhadap kekuasaan tertutupi
oleh dikotomi yang mencolok antara politik dan administrasi. Namun dikotomi
tersebut lebih mempertahankan keduanya terpisah, sesungguhnya memberikan
kerangka dalam menjalankan politik dan administrasi secara bersama-sama.
Dikotomi menyebabkan lebih tingginya administrasi daripadapolitik. Akhirnya
dikotomi di tolak bukan karena dikotomi tersebut memisahkan politik dan
administrasi, melainkan karena ia menggabungkan ke duanya dengan cara yang
melanggar norma-norma pluralis ilmu politik paska perang.
Robert A. Dhal menerbitkan “The Science of Public
Administratio: Three Problems”. Dalam karangan ini ia berpendapat, perkembangan
prinsip-prinsip administrasi yang universal tersandung dengan adanya halangan
berbagai pertentangan mengenai hal-hal yang paling utama dalam organisasi,
perbedaan kepribadian individu, dan kerangka sosial, yang berbeda dari
kebudayaan satu kekebudayaan lainnya.
Pengujian yang paling rinci mengenai gagasan-gagasan
prinsip muncul pada 1947: dalam buku Simon, Adinistrative Behavior: A Study
of Decision-Making Processes in Administration Organization. Simon
menunjukkan bahwa dalam setiap “prinsip” administrasi ada suatu counterprinsip
dan karena itu menyebabkan keseluruhan ide dari prinsip-prinsip tersebut dapat
di bantah. Sebagai contoh, literatur tradisional administrasi menyatakan bahwa
birokrasi harus mempunyai “lingkup pengawasan” yang sempit agar pesan-pesan
bisa disampaikan dan di laksanakan secara efektif.
Reaksi Terhadap Berbagai Tantangan 1947-1950. Menurut Simon, suatu paradigma administrasi negara
yang baru seharusnya memiliki 2 macam ahli administrasi negara yang bekerja
secara serasi dan saling memberi dorongan: yang memusatkan perhatian pada
perkembangan “ilmu administrasi murni” yang berdasarkan pada “dasar-dasar
psikologi sosial secara seksama’’, dan kelompok lainnya yang lebih memusatkan
perhatian pada “pembuatan kebijaksanaan umum”.
Meskipun usulannya menekankan masalah kecermatan dan
sifat normatif, Simon menghendaki agar “ilmu murni” ditunda dulu karena, ada
gangguan dalam masalah POSDCORB, yaitu mengenai dasar dari pencaplokan “ilmu
murni”, para penentang pada tahun 1940-an telah menunjukkan bahwa prinsip
administrasi merupakan ungkapan ilmu yang sangat jelas, da konsekuensinya,
administrasi negara semakin skeptis karena gejala administrasi harus dimengerti
dengan istilah-istilah yang keselueuhannya bersifat ilmiah. Kedua, Simon
berpendapat bahwa psikologi sosial memberikan dasar pemahaman terhadap
pelanggaran tingkah laku administrasi yang bagi ahli administrasi negara
dianggap sebagai asing yang tidak menyenangkan. Ketiga, karena ilmu dirasa
sebagai bebas nilai diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang
ahli administrasi negara dari apa yang mereka rasa sebagai sumber masalah:
teori politik normatif, konsep kepentingan umum, dan keseluruhan aneka macam
nilai kemanusiaan.
Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)
Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual
yang mengalir, administrasi negara melompat kebelakang denga serta merta
kedalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali
penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi dengan demikian kehilangan
fokusnya.
Pada 1962 administrasi negara tidak lagi termasuk
dalam sub bidang ilmu politik didalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai
disiplin asosiasi ilmu politik Amerika. Paling tidak, ada dua perkembangan yang
terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam
masalah mengurangi ketegangan antara para ilmuan administrasi dan ilmuan
politik secara berangsur-angsur. Peningkatan penggunaan studi kasus sebagai
instrumen epistomologi, perbandingan pembangunan administrasi yang mana
mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara.
Kesulitan kalangan intelektual dalam menggunakan studi
kasus mencerminkan adanya keadaan administrasi pada saat itu: kalangan
sarjanayang tidak bersemangat, terisolasi dari koleganya, tapi mencoba
mengatasinya dengan cara yang mereka ketahui.
Administrasi negara mempunyai dua perbedaan, bidang
yang lebih besar nyata dan jelas dipagari batas budaya. “parochialisme”
administrasi negara Amerika mempunyai banyak kesamaam “parochialisme” ilmu-ilmu
yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya, yang mengandung
empat pemikiran pokok:
1.
Semua teori empiris
meletakkan nilai-nilai ilmu sebagai pedoman pelaksanaan metode ilmiah.
2.
Pemilihan pokok
masalah kajian selalu mencerminkan sosialisasi peneliti di dan untuk
masyarakatnya.
3.
Manusia merupakan
objek studi didalam ilmu-ilmu yang menganut pendekatan tingkah laku,
nilai-nialai,sudut pandang, dan budaya yang harus dimasukkan sebagai bagian
dari teori yangtelah dikembangkan.
4.
Dalam praktek,
penggunaan teori dandata administrasi negara tidak dapat tidak, harus digaris
batas budaya.
Perbedaan kedua adalah bahwa administrasi negara pada
umumnya dengan perbandingan administrasi khususnya, mempunyai masalah
pertentangan antara praktek dan teori.
Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
Sebagai Paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu
fokus, bukan lokus. Sebagaimana dalam paradigma 2, administrasi adalah
administrasi di manapun ia di temui; fokus lebih di perhatikan daripada lokus.
Yale University merupakan promotor utama gagasan
Pengembangan Organisasi dalam administrasi negara: lulusannya bergelar Doktor
ilmu politik, namun transkrip mereka penuh dengan pembahasan manajemen
industri. Ada satu masalah dalam rute ilmu administrasi, meskipun tidak
terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi, ia berani berpendapat
bahwa semua organisasi dan metodologi manajerial pada umumnya memiliki
pola-pola, karakteristik-karateristik dan kelemahan-kelemahan tertentu. Karena adanya fokus baru atas ilmu pengetahuan,
teknologi, dan kebijakan umum inilah, maka para ahli administrasi negara yang
wakti itu masih bersatu dengan departemen ilmu politik menuntut pembedaan
intelektual selama 1960-an. Tindakan ini mampu mengimbangi kendurnya identitas
disipliner yang juga menimpa administrasi negara.
Administrasi negara baru ini merupakan seruan yang
menuntut kemerdekaan administrasi negara dari ikatan ilmu politik dan ilmu
administrasi. Gejala ilmu pengetahuan-dan-masyarakat serta administrasi negara
baru tidak berumur panjang. Program-program, ilmu pengetahuan, teknologi dan
kebijakan umum terpecah menjadi sumber-sumber khusus bagi topik-topik seperti
sistem informasi, manajemen pertumbuhan, dan administrasi lingkungan.
administrasi negara baru gagal memenuhi ambisinya dalam merevolusikan
disiplinnya. Di tahun 1970-an, muncullah gerakan separatisme itu.
Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi
negara (1970 sampai sekarang)
Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi
perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi
negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan
negara, serta analisisnya, dan perkiraan pengeluaran(output) kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan yang pasti dalam
administrasi negara semakin menyeruak. Salah satu kecenderungan tersebut adalah
pertumbuhannya. Kecenderungan lainnya adalahagresifnya pendidikan administrasi
negara dalam merekrut mahasiswa minoritas dan wanita.
Sebagai rangkuman, Administrasi Negara semakin
menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik
yang tersendiri, tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik,
dan merupakan isyarat awal dari perubahan sosial.
