Paradigma Administrasi Negara Konsep, Contoh Dan Kesimpulan

Paradigma Dalam Ilmu Administrasi Negara Konsep, Contoh Dan Kesimpulan

a.      Paradigma Dalam Ilmu Administrasi Negara

Paradigma 1   :    Dikhotomi politik-administrasi (1900 - 1926)

Paradigma 2   :    Prinsip-prinsip administrasi negara (1927 - 1937)

Paradigma 3   :    Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950 - 1970)

Paradigma 4   :    Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956 - 1970)

Paradigma 5   :    Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 sampai sekarang).

b.      Konsep, Contoh, Dan Kesimpulan Masing-Masing Paradigma

Paradigma 1   :    Dikhotomi politik-administrasi (1900 - 1926)

Waktu yang menandai periode Paradigma I adalah dipublikasikannya buku yang di tulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Di dalam buku Politics Administration (1900), Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah. “politik” menurut Goodnow, harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negar. Sedangkan Administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Penekanan paradigma I adalah pada lokus(tempat) di mana administrasi negara berada. Goodnow dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan.

Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik atau administrasi yang berbeda,dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai atau fakta yang berhubungan. Segala sesuatu yang di pelajari oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedang studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik.

Paradigma 2   :    Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937)

Selama fase, sebagaimana di gambarkan oleh paradigma 2, inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya. Para ahli administrasi negara di terima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940an, karena kemampuan manajerialnya. Lokus bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi bertambah luas.

Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram singkat, POSDCORB. Yang merupakan ungkapan akhir prinsip-prinsip administrasi. Anagram itu adalah kepanjangan dari : Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Ordinating, Reporting, Budgeting. Itulah administrasi negara pada 1937.

Masa Penuh Tantangan 1939-1947. Administrasi negara selalu menjalankan kekuasaan dan berkuasa. Pelaksanaan kekuasaan adalah demi kepentingan rakyat (probonopublico), membantu pemegang kekuasaan memerintah lebih efektif. Setiap orang memperoleh keuntungan dari pemerintahan yang baik. Perhatian terhadap kekuasaan tertutupi oleh dikotomi yang mencolok antara politik dan administrasi. Namun dikotomi tersebut lebih mempertahankan keduanya terpisah, sesungguhnya memberikan kerangka dalam menjalankan politik dan administrasi secara bersama-sama. Dikotomi menyebabkan lebih tingginya administrasi daripadapolitik. Akhirnya dikotomi di tolak bukan karena dikotomi tersebut memisahkan politik dan administrasi, melainkan karena ia menggabungkan ke duanya dengan cara yang melanggar norma-norma pluralis ilmu politik paska perang.

Robert A. Dhal menerbitkan “The Science of Public Administratio: Three Problems”. Dalam karangan ini ia berpendapat, perkembangan prinsip-prinsip administrasi yang universal tersandung dengan adanya halangan berbagai pertentangan mengenai hal-hal yang paling utama dalam organisasi, perbedaan kepribadian individu, dan kerangka sosial, yang berbeda dari kebudayaan satu kekebudayaan lainnya.

Pengujian yang paling rinci mengenai gagasan-gagasan prinsip muncul pada 1947: dalam buku Simon, Adinistrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administration Organization. Simon menunjukkan bahwa dalam setiap “prinsip” administrasi ada suatu counterprinsip dan karena itu menyebabkan keseluruhan ide dari prinsip-prinsip tersebut dapat di bantah. Sebagai contoh, literatur tradisional administrasi menyatakan bahwa birokrasi harus mempunyai “lingkup pengawasan” yang sempit agar pesan-pesan bisa disampaikan dan di laksanakan secara efektif.

Reaksi Terhadap Berbagai Tantangan 1947-1950. Menurut Simon, suatu paradigma administrasi negara yang baru seharusnya memiliki 2 macam ahli administrasi negara yang bekerja secara serasi dan saling memberi dorongan: yang memusatkan perhatian pada perkembangan “ilmu administrasi murni” yang berdasarkan pada “dasar-dasar psikologi sosial secara seksama’’, dan kelompok lainnya yang lebih memusatkan perhatian pada “pembuatan kebijaksanaan umum”.

Meskipun usulannya menekankan masalah kecermatan dan sifat normatif, Simon menghendaki agar “ilmu murni” ditunda dulu karena, ada gangguan dalam masalah POSDCORB, yaitu mengenai dasar dari pencaplokan “ilmu murni”, para penentang pada tahun 1940-an telah menunjukkan bahwa prinsip administrasi merupakan ungkapan ilmu yang sangat jelas, da konsekuensinya, administrasi negara semakin skeptis karena gejala administrasi harus dimengerti dengan istilah-istilah yang keselueuhannya bersifat ilmiah. Kedua, Simon berpendapat bahwa psikologi sosial memberikan dasar pemahaman terhadap pelanggaran tingkah laku administrasi yang bagi ahli administrasi negara dianggap sebagai asing yang tidak menyenangkan. Ketiga, karena ilmu dirasa sebagai bebas nilai diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang ahli administrasi negara dari apa yang mereka rasa sebagai sumber masalah: teori politik normatif, konsep kepentingan umum, dan keseluruhan aneka macam nilai kemanusiaan.

Paradigma 3   :    Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat kebelakang denga serta merta kedalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya.

Pada 1962 administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik didalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai disiplin asosiasi ilmu politik Amerika. Paling tidak, ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah mengurangi ketegangan antara para ilmuan administrasi dan ilmuan politik secara berangsur-angsur. Peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistomologi, perbandingan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara.

Kesulitan kalangan intelektual dalam menggunakan studi kasus mencerminkan adanya keadaan administrasi pada saat itu: kalangan sarjanayang tidak bersemangat, terisolasi dari koleganya, tapi mencoba mengatasinya dengan cara yang mereka ketahui.

Administrasi negara mempunyai dua perbedaan, bidang yang lebih besar nyata dan jelas dipagari batas budaya. “parochialisme” administrasi negara Amerika mempunyai banyak kesamaam “parochialisme” ilmu-ilmu yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya, yang mengandung empat pemikiran pokok:

1.      Semua teori empiris meletakkan nilai-nilai ilmu sebagai pedoman pelaksanaan metode ilmiah.

2.      Pemilihan pokok masalah kajian selalu mencerminkan sosialisasi peneliti di dan untuk masyarakatnya.

3.      Manusia merupakan objek studi didalam ilmu-ilmu yang menganut pendekatan tingkah laku, nilai-nialai,sudut pandang, dan budaya yang harus dimasukkan sebagai bagian dari teori yangtelah dikembangkan.

4.      Dalam praktek, penggunaan teori dandata administrasi negara tidak dapat tidak, harus digaris batas budaya.

Perbedaan kedua adalah bahwa administrasi negara pada umumnya dengan perbandingan administrasi khususnya, mempunyai masalah pertentangan antara praktek dan teori.

Paradigma 4   :    Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Sebagai Paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Sebagaimana dalam paradigma 2, administrasi adalah administrasi di manapun ia di temui; fokus lebih di perhatikan daripada lokus.

Yale University merupakan promotor utama gagasan Pengembangan Organisasi dalam administrasi negara: lulusannya bergelar Doktor ilmu politik, namun transkrip mereka penuh dengan pembahasan manajemen industri. Ada satu masalah dalam rute ilmu administrasi, meskipun tidak terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi, ia berani berpendapat bahwa semua organisasi dan metodologi manajerial pada umumnya memiliki pola-pola, karakteristik-karateristik dan kelemahan-kelemahan tertentu. Karena adanya fokus baru atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan umum inilah, maka para ahli administrasi negara yang wakti itu masih bersatu dengan departemen ilmu politik menuntut pembedaan intelektual selama 1960-an. Tindakan ini mampu mengimbangi kendurnya identitas disipliner yang juga menimpa administrasi negara.

Administrasi negara baru ini merupakan seruan yang menuntut kemerdekaan administrasi negara dari ikatan ilmu politik dan ilmu administrasi. Gejala ilmu pengetahuan-dan-masyarakat serta administrasi negara baru tidak berumur panjang. Program-program, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan umum terpecah menjadi sumber-sumber khusus bagi topik-topik seperti sistem informasi, manajemen pertumbuhan, dan administrasi lingkungan. administrasi negara baru gagal memenuhi ambisinya dalam merevolusikan disiplinnya. Di tahun 1970-an, muncullah gerakan separatisme itu.

Paradigma 5   :    Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 sampai sekarang)

Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara, serta analisisnya, dan perkiraan pengeluaran(output) kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan yang pasti dalam administrasi negara semakin menyeruak. Salah satu kecenderungan tersebut adalah pertumbuhannya. Kecenderungan lainnya adalahagresifnya pendidikan administrasi negara dalam merekrut mahasiswa minoritas dan wanita.

Sebagai rangkuman, Administrasi Negara semakin menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik yang tersendiri, tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik, dan merupakan isyarat awal dari perubahan sosial.